Baru-baru ini, sektor perjudian di Nigeria mengalami perubahan besar setelah Mahkamah Agung memutuskan untuk mendistribusikan wewenang regulasi dari pusat ke pemerintah negara bagian. Keputusan ini mengakibatkan persaingan antarnegara bagian dalam menentukan regulasi yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Pada tahun 2024, Mahkamah Agung membatalkan Undang-Undang Lotere Nasional, memutuskan bahwa regulasi perjudian harus menjadi wewenang legislatif negara bagian. Keputusan ini mengakhiri perselisihan panjang yang diajukan oleh Pemerintah Negara Bagian Lagos dengan menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan terletak pada negara bagian, bukan pemerintah pusat.
Pertumbuhan Pasar Perjudian di Nigeria
Pasar perjudian di Nigeria diprediksi akan mencapai nilai hampir $1,6 miliar pada tahun 2025. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah taruhan olahraga, terutama pada liga-liga besar seperti Liga Premier Inggris dan Liga Champions UEFA. Namun, keberadaan kasino online dengan teknologi canggih dan akses internet yang lebih murah semakin memberikan tekanan pada taruhan olahraga tradisional. Operator seperti Bet9ja dan SportyBet memanfaatkan aplikasi ponsel dan promosi agresif untuk menarik pelanggan. Namun, kehadiran kasino online yang menawarkan permainan seperti slot dan permainan langsung mulai mengancam dominasi taruhan olahraga konvensional.
Kolaborasi FSGRN dan Sistem Lisensi Terpadu
Untuk menyederhanakan regulasi, 22 negara bagian membentuk Federasi Regulator Permainan Negara Bagian Nigeria (FSGRN). Pada Mei 2025, FSGRN memperkenalkan Sistem Lisensi Bersama Subnasional yang memungkinkan operator memperoleh satu lisensi yang berlaku di seluruh wilayah negara anggota. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban birokrasi dan meningkatkan harmonisasi regulasi. Odunayo Ibitoye dari Templars Law mengelompokkan negara bagian Nigeria berdasarkan status hukum perjudian mereka: yang memiliki aturan jelas, tidak jelas, melarang, dan Wilayah Ibu Kota Federal yang belum memiliki regulasi spesifik.
Memfasilitasi Aktivitas Bisnis Perjudian
Keputusan Mahkamah Agung dianggap memberikan kebebasan lebih kepada negara bagian untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perjudian. Dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan regulasi sesuai dengan kondisi lokal, diharapkan pengawasan dan pengumpulan pajak menjadi lebih efisien. Namun, Ibitoye menggarisbawahi bahwa pengaturan ini baru mencakup permainan daring, sementara operasi offline masih memerlukan proses perizinan yang dapat bervariasi sesuai kebijakan negara bagian masing-masing.